kementerian hukum dan hak asasi manusia republik indonesia. Andap Budhi Revianto menerima Penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan (Honoris Causa) dari Universitas Negeri Surabaya (Unesa). kementerian hukum dan hak asasi manusia republik indonesia

U. BENNY RIYANTO . 50 -52 Surabaya Telepon (031) 5340707 Faksimili (031) 5345496. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia u. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR Jalan Kayon No. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA : JL. 4. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84); 7. Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 66 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Visa dan Izin Tinggal;PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PARALEGAL DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,. Profile Pejabat. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkannya pembentukan Kementerian Kabinet Kerja periode tahun 2014-2019 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang. HH-01. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Produk Perencanaan 21 September 2018 Dilihat: 36758. Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M. R. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI NOMOR: IMI-0199. 6-7 Jakarta Selatan - Indonesia Telepon: (021) 529 21226 Faks: -. 01 -03 Tahun 2010 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia , sehingga substansinya perlu ditingkatkan dalam bentuk Peraturan Menteri; d. (Wamenkumham) Eddy O. 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 173); 8. 015 CPNS yang terdiri dari penjaga tahanan. 01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Kepala Kantor Wilayah, ANGGIAT NAPITUPULU, S. (021) 5253004 (8 saluran) Ext. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 38 Tahun 2015 ini ditetapkan dengan pertimbangan. HH-0 1 . KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA : JL. P. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA. (P) Dr. – keputusan direktur jenderal pemasyarakatan kementerian hukum dan hak asasi manusia republik indonesia nomor : pas-26. bahwa untuk mendukung efektifitas. PRISMA adalah suatu program aplikatif mandiri yang diperuntukan untuk membantu perusahaan untuk menganalisa resiko pelanggaran HAM yang disebabkan oleh kegiatan bisnis. Bentuk Singkat. HH-02. Peraturan. 03. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA. Rasuna Said Kav 6-7 Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12940. Struktur Organisasi. ot. 19680304 199103 1 001. Dalam menyelenggarakan tugas, Badan Pembinaan Hukum Nasional mempunyai fungsi: Perumusan dan. Aplikasi ini mempunyai tujuan untuk memfasilitasi semua perusahaan di semua sektor bisnis baik besar maupun kecil untuk menilai dirinya sendirinya (self assesment) dengan. Peraturan Perundang-undangan. UM. PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG. dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);. And Human Rights Of The Republic Of Indonesia) Ahmad Sanusi Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta [email protected] dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018; b. 01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. go. Sejarah Kemenkumham. 4. 6-7. Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi. peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia nomor 55 tahun 2016 tentang klasifikasi arsip kementerian hukum dan hak asasi manusia dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia, menimbang : a. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 2 Tahun 2021 tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi. republik indonesia no. Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. 01- 368 Lampiran —_: 1 (satu) berkas Hal :. (Wamenkumham) Eddy O. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA : JL. 01 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Tahun Anggaran 2011 adalah Kegiatan Kompedium Hukum. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. Jakarta Tanggal Penetapan. Rasuna Said Kav 6-7 Kuningan Jakarta Selatan, DKI Jakarta - 12940 : 021 - 5253004 :. 01. 01-633 TENTANG. IN. 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ; Permenkumham No. Halaman ini telah diakses 62793 kali. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomo r 1365); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA. S. bahwa sejalan. 02. SI. PRES I DEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2019 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang a. H. kp. Ilham Djaya, S. Tentang. Situs web. YASONNA H. 01. 0 1. 01 Tahun 2019 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik. Lokasi. 19, BN. Database Peraturan Perundang-undangan Indonesia - Kumpulan Peraturan Pusat dan Daerah yang ada di. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI Yth. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah terakhir d engan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24. IN. GO. Republik Indonesia Nomor 5387); 4. Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia; Republik Indonesia; Gedung Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; Jalan HR. Indonesia, Kementerian Hukum dan HAM. 01 Tahun 2015 tentang Pemberian Kuasa Untuk Atas Nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Menandatangani Keputusan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Jl. GR. HH-05. Meurah Budiman, S. Gedung Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015. 100 , 202 1 kemenkumham. Rasuna Said Kav 6-7 Kuningan Jakarta Selatan, DKI Jakarta - 12940 : 021 - 5253004 :. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di tingkat wilayah; b. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI NOMOR: HKI-12. Selamat Datang di Website Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Provinsi Bali. hh-03. ID;7. 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak. Bidang. 2015. Profil. bhp. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA : JL. kementerian hukum dan hak asasi manusia republik indonesia keputusan kepala badan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia kementerian hukum. ot. Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Klasifikasi Arsip Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia5. Kepala Divisi Keimigrasian di Seluruh Indonesia 2. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SEMARANG Jalan Siliwangi No. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 87); 5. 2019/NO. Kemenkumham beberapa kali mengalami pergantian nama yakni: "Departemen Kehakiman" (1945-1999), "Departemen Hukum dan Perundang-undangan" (1999-2001), "Departemen Kehakiman dan Hak. TINDAK LANJUT TEMUAN BADAN. Peraturan Menteri Hukum dan Hak. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA. NIP. Subjek. Apabila browser anda tidak dapat menampilkan file silahkan unduh DISINI. 05 tahun 2021 tentang pe-rubahan atas keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor m. HH-05. 2. 01. 01. , S. , M. Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; b. OT. 05. HR. Dalam rangka HUT Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesiake-66, bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Tangerang, Jl Veteran Kota Tangerang, Rabu (17/8), Dilaksanakan pemberian Remisi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Patrialis Akbar kepada 2534 orang narapidana dari jumlah keseluruhan narapidana dan. (Wamenkumham) Eddy O. Permenkumham No. H. Hubungi kami melalui Facebook fb. AH. L. Jakarta - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Komjen Pol. 01-921. Permenkumham Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. b. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA : JL. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia memberikan kesempatan kepada seluruh pegawai yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Strata-I/Strata-II dan Kenaikan Pangkat Ujian Dinas Tingkat I / Tingkat II dengan ketentuan sebagaimana lampiran. ABSTRAK PERATURAN. Bulan ini 45488. id. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia memberikan kesempatan kepada seluruh pegawai yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Strata-I/Strata-II dan Kenaikan Pangkat Ujian Dinas Tingkat I / Tingkat II dengan ketentuan sebagaimana lampiran. PR. Gedung Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. 33, BN. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M. Hit enter to search or ESC to close . P eraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 6. Beranda. PRISMA | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 2011/No. , M. 01-633 TENTANG PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) KEMENTERIAN HUKUM. 04. 8-9, Jakarta Selatan, Jakarta, Indonesia . Penyelenggara administrasi pemerintahan dalam bidang. Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email [email protected]/No. 0 1. UM. Indonesia merupakan salah satu negara yang secara resmi menerima UNGPs tahun 2011. 2017. Rasuna Said Kav 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan . Kepala Kantor Wilayah, Dr. id: 25 Hlm. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA : JL. Struktur Organisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. OT. A. Tematik. Permasalahan dalam. Peraturan Menteri Hukum dan HAM. Latar Belakang Paralegal merupakan salah satu komponen yang. STRUKTUR ORGANISASI. 01. Kepala Biro Kepegawaian.